Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 19 Tahun 2015

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) dibentuk dengan tujuan untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dan meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah peningkatan kasus HIV-AIDS yang semakin meluas tanpa mengenal status sosial, usia, jenis kelamin, dan batas wilayah.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penanggulangan HIV-AIDS, meliputi:

1. Strategi Penanggulangan: Meliputi peningkatan promosi, pencegahan penularan, perawatan, dukungan, pengobatan, pengurangan dampak negatif epidemi, penguatan kemitraan, koordinasi, dan pengembangan program berbasis data.
2. Upaya Penanggulangan: Mencakup promosi kesehatan, pencegahan penularan, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi ODHA.
3. Kewajiban dan Larangan: Mengatur kewajiban bagi orang yang terinfeksi HIV-AIDS untuk melindungi pasangan seksualnya, kewajiban petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan, serta larangan melakukan diskriminasi terhadap ODHA.
4. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA): Pembentukan KPA tingkat Kota untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV-AIDS.
5. Peran Serta Masyarakat: Mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
6. Pembiayaan: Sumber pembiayaan untuk penanggulangan HIV-AIDS berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan tertentu dan ketentuan pidana bagi pelanggaran yang lebih serius.

(-)

1. Walikota berwenang memberikan sanksi administratif kepada petugas kesehatan, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pengusaha/perusahaan, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 27, dan/atau Pasal 28. 2. Setiap orang/institusi/badan, konselor, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, dan/atau Pasal 26, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).