Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 9 Tahun 2015

(-)

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah dengan tujuan mewujudkan pembentukan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, sistematis, dan tertib, serta mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah:

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Jenis Produk Hukum Daerah:

1. Peraturan Daerah (Perda).
2. Peraturan Bupati (Perbup).
3. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
4. Peraturan DPRD.
5. Keputusan Bupati.
6. Keputusan DPRD.
7. Keputusan Pimpinan DPRD.
8. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Perencanaan Pembentukan Perda: Dilakukan melalui program pembentukan Perda yang disusun oleh DPRD dan Bupati setiap tahun sebelum penetapan APBD, berdasarkan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan dan Pembahasan Perda: Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati, disertai penjelasan atau Naskah Akademik. Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan di DPRD.

Evaluasi Rancangan Perda: Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan.

(-)

(-)