Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi lanjut usia, dengan tujuan menjaga kesehatan, kemandirian, dan produktivitas sosial-ekonomi mereka. Hal ini didasarkan pada kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2016-2019. Ruang lingkup kegiatan meliputi analisa situasi, kebijakan, strategi, dan pemantauan serta evaluasi. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk peran serta lintas sektor dan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi ini. Pendanaan dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah.