Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 08 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Usaha Perikanan 2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Gangguan 4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sorong Selatan. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

1. Retribusi Izin Gangguan: dikenakan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan. Tarif dihitung berdasarkan luas tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan indeks luas tempat usaha.
2. Retribusi Izin Usaha Perikanan: dikenakan atas pemberian izin usaha perikanan untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan. Objek retribusi meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dan Budidaya, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Tarif bervariasi berdasarkan jenis izin, luas areal usaha, dan gross tonnage (GT) kapal.
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan: dikenakan atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Tarif dihitung berdasarkan jenis dan harga bangunan.
4. Retribusi Izin Trayek: dikenakan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Tarif ditetapkan sebesar Rp.250.000,-/bulan untuk mobil penumpang angkutan pedesaan.

Peraturan ini juga mengatur subjek dan wajib retribusi, golongan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembinaan dan pengawasan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.