Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2024

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2024 diterbitkan sebagai respons terhadap perubahan regulasi perpajakan daerah, penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP), dan masa transisi peraturan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meminimalisir potensi konflik sosial akibat kenaikan nilai pajak yang signifikan.

Secara substansial, peraturan ini memberikan stimulus berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak kepada wajib pajak. Keringanan Pajak Air Tanah (PAT) diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan sebesar 96,5%. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diberikan pengurangan sebesar 10% hingga 30% atas perolehan hak baru, baik melalui pengurusan reguler maupun program PTSL dan PTKL, yang berlaku selama tiga tahun sejak peraturan diundangkan.

Selain itu, kebijakan ini mengatur pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengurangan PBB-P2 diberikan sebesar 20% hingga 100% dari selisih kenaikan ketetapan pajak, dengan pengecualian bagi objek pajak tertentu. Pembebasan PBB-P2 sebesar 100% diberikan kepada wajib pajak dengan NJOP sampai dengan Rp100.000.000,00 untuk tahun 2025 hingga 2027. Seluruh pemberian stimulus ini dilakukan secara otomatis tanpa melalui proses pengajuan oleh wajib pajak.