Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Ketentuan Substansial:

1. Nama Retribusi: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2. Objek Retribusi: Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ini meliputi berbagai fasilitas seperti objek wisata, kolam renang, lapangan olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
4. Golongan Retribusi: Retribusi Jasa Usaha.
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, waktu, dan volume penggunaan fasilitas.
6. Prinsip Penetapan Tarif: Untuk memperoleh keuntungan yang layak, berorientasi pada harga pasar.
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan penggunaannya, dengan tarif yang berbeda untuk dewasa, anak-anak, kendaraan, dan jenis kegiatan.
8. Wilayah Pemungutan: Di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Masa Retribusi: Berlaku sekali masuk atau sekali memanfaatkan jasa pelayanan.
10. Saat Retribusi Terutang: Saat Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain seperti karcis atau kupon.
12. Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.
13. Keringanan, Pengurangan, Pembebasan: Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi.
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
15. Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.
16. Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
17. Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga kali) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.