Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Program Profesi Advokat yang bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus dalam memberikan jasa hukum. Program ini dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Hukum dengan akreditasi minimal B dan bekerja sama dengan Organisasi Advokat. Program ini berlangsung minimal dua semester dengan beban belajar minimal 24 SKS dan dapat ditempuh maksimal tiga tahun. Lulusan program ini berhak mendapatkan gelar dan sertifikat Profesi Advokat. Penyelenggaraan program ini memerlukan izin dari Menteri setelah memenuhi syarat akreditasi dan kerja sama dengan Organisasi Advokat. Persyaratan lainnya termasuk kurikulum berbasis standar kompetensi, dosen dengan kualifikasi tertentu, dan fasilitas pendukung yang memadai.