[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","63483c69-8bd6-48b4-b317-71b20a551541","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":23,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023","number","45","year","2023","published_date","2023-07-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Karantina Indonesia","subject_matter","Perpres ini mengatur tentang Badan Karantina Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Karantina Indonesia
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 45, LN 2023 (97): 18 hlm. jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Karantina Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 336 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Karantina lndonesia. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2019; dan PP Nomor 29 Tahun 2023. \n Perpres ini mengatur tentang Badan Karantina Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 336 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tujuannya adalah untuk membentuk Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Ketentuan Substansial

Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah di bawah Presiden, dipimpin oleh Kepala. Badan ini bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pengelolaan barang milik negara, dan pengawasan. Struktur organisasi terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, dan Deputi untuk masing-masing bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Badan ini juga memiliki Inspektorat sebagai unsur pengawas dan dapat membentuk pusat serta unit pelaksana teknis untuk mendukung tugas dan fungsi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia. 2. Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati beralih menjadi pegawai Badan Karantina Indonesia. 3. Pengalihan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak Peraturan ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERPRES No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian PertanianPada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227049/perpres-no-117-tahun-2022","cc6d5716-12b0-4f61-a53b-ac87d78be7cc","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 45 OF 2023
CONCERNING
INDONESIAN QUARANTINE AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 336
Government Regulation Number 29 of 2023 concerning
Implementing Regulations of Law Number 21
of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant
Quarantine, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the
Indonesian Quarantine Agency;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 21 of 2019 concerning
Animal, Fish, and Plant Quarantine (State Gazette
of the Republic of Indonesia of 2019 Number 200,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 6411);
Government Regulation Number 29 of 2023 concerning
Implementing Regulations of Law Number 21
of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant
Quarantine (State Gazette of the Republic of Indonesia
of 2023 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6878);

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

PRESIDENTIAL REGULATION REGARDING THE INDONESIAN QUARANTINE
AGENCY.

CHAPTER I
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=63483c69-8bd6-48b4-b317-71b20a551541","actionData","errors"]