Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2016

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan karena sistem pesawat terbang tanpa awak (PTTA) merupakan alat penting dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara. Sebelumnya, belum ada peraturan yang mengatur penyelenggaraan PTTA untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu, peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan PTTA dalam tugas pertahanan dan keamanan negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengklasifikasikan PTTA menjadi lima kategori berdasarkan berat dan ketinggian operasi: mikro, mini, kecil, sedang, dan besar. Misi PTTA meliputi pemotretan, pengumpulan data, inspeksi, dan lain-lain. Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas pembinaan PTTA, dibantu oleh Panglima TNI dan pejabat terkait lainnya. Perizinan diperlukan untuk produksi, penjualan, kepemilikan, dan operasional PTTA. Industri Pertahanan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan izin produksi. Pengoperasian PTTA harus sesuai dengan ruang udara yang ditentukan dan memerlukan sertifikasi kelaikan operasi.