Peraturan Daerah ini mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk menetapkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan lain-lain. Urusan ini dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, menugaskan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan, atau melimpahkan penanganan kepada Camat dan Lurah. Jika Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, harus terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
di desktop Anda.