Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Juga dikenal sebagai: Perda Provinsi Jawa Barat 9/2022 · Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 · Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:12 Desember 2022Tanggal Penetapan:12 Desember 2022
Perencanaan Pembangunan NasionalPertanahan & Penataan Ruang

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
LokasiPemerintah Provinsi Jawa Barat
Tanggal Berlaku12 Desember 2022
Tanggal Penetapan12 Desember 2022
Tempat PenetapanBandung

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat untuk periode 2022-2042. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing, menuju Jawa Barat termaju di Indonesia. Sasaran yang ditetapkan meliputi tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45%, tersedianya ruang untuk ketahanan pangan, terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis, terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi, dan terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang. Kebijakan penataan ruang mencakup pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar wilayah pengembangan (WP), pemantapan peran perkotaan, penataan infrastruktur wilayah, perlindungan kawasan lindung, pengamanan lahan sawah, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, optimalisasi potensi lahan budi daya, dan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Strategi penataan ruang dijabarkan lebih lanjut untuk masing-masing kebijakan, termasuk penetapan fungsi dan arah pengembangan WP, peningkatan peran pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL), pengembangan infrastruktur wilayah, perlindungan kawasan lindung, pengamanan lahan sawah, pengelolaan wilayah pesisir, dan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(-)

(-)