Peraturan Instansi Lain Nomor 51 Tahun 2020

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagai jabatan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis dan evaluasi hukum pada Instansi Pemerintah. Tujuan dari penetapan jabatan ini adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

Ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum terkait tugas dan fungsi instansi, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dokumen perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, serta advokasi hukum. Jabatan ini dikategorikan dalam kategori keahlian dengan jenjang jabatan terdiri dari Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Setiap Analis Hukum wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahun sebagai dasar penilaian kinerja yang mencakup target Angka Kredit dan perilaku kerja. Selain itu, Analis Hukum diwajibkan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan fungsional maupun teknis. Pembinaan karier Analis Hukum dilakukan melalui sistem prestasi dan sistem karier yang objektif, terukur, dan akuntabel, dengan dukungan dari Tim Penilai Angka Kredit.