Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 3 Tahun 2008

(-)

Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi MRP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Hak MRP, meliputi:
• Meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perlindungan hak-hak orang asli Papua.
• Meminta peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
• Mengajukan rencana anggaran belanja MRP kepada DPRP.
• Menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.
2. Kewajiban MRP, meliputi:
• Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua.
• Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati peraturan perundang-undangan.
• Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua.
• Membina kerukunan kehidupan beragama.
• Mendorong pemberdayaan perempuan.

Peraturan ini juga mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban MRP, termasuk mekanisme pengajuan permintaan keterangan, peninjauan kembali peraturan, penyusunan anggaran, dan penetapan peraturan tata tertib.

(-)

(-)