Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Berau. Latar belakang pembentukan PD. BPR adalah untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat, memacu pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

PD. BPR Berau didirikan dengan azas demokrasi ekonomi, keadilan, dan pemerataan, serta berprinsip kehati-hatian. Maksud dan tujuannya adalah membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas PD. BPR meliputi menggerakkan perekonomian masyarakat, menyediakan modal usaha bagi UMKM, memberikan pelayanan pinjaman yang efisien, menjadi pemegang kas daerah, dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Usaha-usaha yang diselenggarakan meliputi menghimpun dana dari masyarakat (tabungan dan deposito), memberikan kredit kepada UMKM, dan menempatkan dana pada bank lain.

Modal dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Organisasi PD. BPR terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi. Bupati memegang kekuasaan tertinggi. Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan. Direksi bertugas menyusun perencanaan dan mengawasi kegiatan operasional. Diatur pula mengenai pengangkatan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi. Pegawai PD. BPR diatur mengenai persyaratan pengangkatan, hak, penghasilan, pensiun, dan tunjangan hari tua.

Peraturan ini juga mengatur mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan, tahun buku dan penggunaan laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerjasama, pembinaan, dan pembubaran PD. BPR.

(-)

(-)