Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2026

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan transformasi budaya kerja yang lebih efisien, akuntabel, dan adaptif. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan produktivitas kinerja individu melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Ketentuan substansial dalam kebijakan ini mencakup pengaturan sistem kerja hibrida, di mana pegawai diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) pada hari Senin hingga Kamis dan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) pada hari Jumat. Selain itu, diatur pula kewajiban penggunaan presensi digital berbasis geo-tagging, dorongan penggunaan transportasi publik pada hari Rabu, serta langkah-langkah efisiensi anggaran yang meliputi pengurangan kuota BBM kendaraan dinas, pembatasan perjalanan dinas, dan penghematan biaya utilitas kantor. Pegawai juga diwajibkan menyampaikan laporan kinerja harian dan bulanan melalui sistem aplikasi yang telah ditentukan.