[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","5efb3a2d-aa0a-4e67-ba51-6c84212f5a28","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025","number","16","year","2025","published_date","2025-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia","subject_matter","Perpres ini menetapkan mengenai sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) / ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Sertifikasi - Kelapa Sawit Berkelanjutan - Indonesia
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 16, LN 2025 (28) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan keberterimaan pasar dan pelaksanaan prinsip keberlanjutan di seluruh rantai pasok produk dan/atau turunan kelapa sawit, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Perpres ini menetapkan mengenai sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) / ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2025. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan keberterimaan pasar serta pelaksanaan prinsip keberlanjutan di seluruh rantai pasok produk kelapa sawit.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban Sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, industri hilir, dan usaha bioenergi. Sertifikasi ini melibatkan penilaian kesesuaian terhadap prinsip dan kriteria ISPO yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan, praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, dan peningkatan usaha berkelanjutan. Lembaga Sertifikasi ISPO bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan menerbitkan sertifikat. Pembiayaan sertifikasi dibebankan kepada pelaku usaha, dengan dukungan dana dari berbagai sumber untuk pekebun.

","transitional_provisions","1. Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetap berlaku sampai masa berlakunya habis, dengan penyesuaian penerapan ISPO sesuai peraturan ini. 2. Anggota Komite ISPO dari asosiasi Pelaku Usaha, akademisi, dan pemantau independen yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 melaksanakan tugas berdasarkan peraturan ini sampai ditetapkannya anggota baru.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban Sertifikasi ISPO dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara dari kegiatan usaha. 2. Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak menyampaikan laporan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan sertifikat akreditasi.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/134802/perpres-no-44-tahun-2020","748688e1-d39d-460b-8fa2-2d12be3e50c4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2025
CONCERNING
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that oil palm plantations, downstream oil palm industries, and oil palm bioenergy businesses absorb a considerable workforce and contribute foreign exchange to the country, thus requiring an effective, efficient, fair, integrated, and sustainable management system for plantations, downstream industries, and oil palm bioenergy businesses to support national economic development;
that to ensure socially, economically, and environmentally viable oil palm plantation businesses, downstream oil palm industries, and oil palm bioenergy businesses in accordance with the provisions of laws and regulations, as well as to increase market acceptance and the implementation of sustainability principles throughout the supply chain of palm oil products and/or derivatives, it is necessary to improve the implementation of the sustainable palm oil certification system in Indonesia;
that Presidential Regulation Number 44 of 2020 concerning the Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certification System needs to be adjusted to legal needs and international developments, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING THE INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=5efb3a2d-aa0a-4e67-ba51-6c84212f5a28","actionData","errors"]