Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 6 Tahun 2019

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripparkab) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2025.

Latar Belakang dan Tujuan:

Ripparkab bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuannya adalah menjadi pedoman perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dan menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata.

Ketentuan Substansial:

Ripparkab mencakup empat aspek utama pembangunan kepariwisataan:

1. Destinasi Pariwisata: Mewujudkan destinasi pariwisata budaya berciri khas Kotapinang dan rekreasi alam yang berdaya saing, meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan prasarana dan fasilitas pariwisata, serta mendorong investasi sektor pariwisata.
2. Industri Pariwisata: Mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal.
3. Pemasaran Pariwisata: Mewujudkan citra pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai destinasi pariwisata budaya dan rekreasi alam melalui pengembangan sistem pemasaran berbasis penelitian pasar.
4. Kelembagaan Kepariwisataan: Mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan yang sinergis, efektif, dan profesional, serta SDM pariwisata yang berkualitas.

Visi pembangunan kepariwisataan adalah menjadi destinasi pariwisata budaya dan rekreasi alam yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Misi meliputi pengembangan destinasi, struktur industri, citra, dan kelembagaan kepariwisataan yang terpadu.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan mencakup pembangunan destinasi (perwilayahan, daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas), industri pariwisata (berpihak pada industri lokal, diversifikasi usaha), pemasaran pariwisata (sistem pemasaran terpadu, pemanfaatan teknologi informasi), dan kelembagaan kepariwisataan (dukungan kebijakan, pengembangan SDM).

( - )

(-)