Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2024

(-)

Peraturan Menteri ini menetapkan kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang (SRG). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan SRG, menjamin kelancaran distribusi barang, dan mencapai efisiensi biaya.

Latar Belakang dan Tujuan:

Kebijakan ini dibuat untuk menyelenggarakan sistem resi gudang secara tertib dan teratur, memberikan perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan sistem resi gudang, kelancaran distribusi barang, dan efisiensi biaya.

Ketentuan Substansial:

Perlindungan kepentingan masyarakat meliputi kesesuaian dan kebenaran data terkait penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, serta pelaksanaan SRG yang transparan, terpercaya, dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui mekanisme perizinan yang transparan, sertifikasi kompetensi, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi lembaga dalam pembiayaan berbasis Resi Gudang.

Kelancaran distribusi barang dicapai melalui penggunaan Resi Gudang sebagai manajemen stok barang untuk ketahanan pangan nasional, stabilisasi harga, dan integrasi SRG dengan perdagangan berjangka komoditi dan sarana perdagangan lainnya.

Efisiensi biaya dicapai melalui pemanfaatan sarana perdagangan yang lebih kompetitif, peningkatan minat pemilik barang untuk menggunakan SRG, dan peningkatan daya saing SRG sebagai sarana alternatif dalam perdagangan.

Kebijakan umum ini dilaksanakan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(-)

(-)