Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Lurah, dengan maksud meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Dalam peraturan ini, Lurah diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Pelimpahan urusan ini harus disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil yang memadai. Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk mengkaji dan mengevaluasi jenis urusan yang akan dilimpahkan, serta dapat menambah atau menarik kembali urusan yang telah dilimpahkan jika tidak berjalan efektif. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dilakukan oleh Bupati/Walikota dan dapat didelegasikan kepada Camat.