Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Juga dikenal sebagai: Peraturan LKPP 8/2022 · Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2022 · Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:1 November 2022Tanggal Penetapan:26 Oktober 2022
Standar & Pedoman TeknisPerencanaan Pembangunan NasionalPengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TemaPerubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
LokasiLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tanggal Berlaku01 November 2022
Tanggal Penetapan26 Oktober 2022
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perubahan ini juga bertujuan untuk memperjelas tahapan penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah dalam penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa, termasuk penggunaan aplikasi SIRENAKSI untuk memfasilitasi proses tersebut. Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola rencana aksi ini, dengan target pemenuhan kebutuhan Pengelola PBJ mencapai 60% dari rekomendasi kebutuhan yang diterbitkan oleh LKPP pada akhir tahun 2023.

(-)

(-)