[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","e9e0122b835a5243143f04fdd12fa48c-b73cc3ed4b6cfbaf","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=e9e0122b835a5243143f04fdd12fa48c,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_132":128},"regulationId","5d9bf2ea-755c-495e-8fd3-8d95bc404607","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_129":-5,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.03/2021","number","54/PMK.03/2021","year","2021","published_date","2021-05-31","effective_date","2021-06-02","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":60,"_63":64,"_65":66},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[76],{"_6":77,"_63":78,"_65":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"sectors","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN –PERPAJAKAN –TATACARA PENCATATAN
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 54/PMK.03/2021, BN.2021/NO. 591, https:jdih.kemenkeu.go.id : 20 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perlu adanya pemberian kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi, termasuk yang\r\nmemenuhi kriteria tertentu, yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi\r\nwajib melakukan pencatatan. Bagi wajib pajak tertentu perlu diberikan kemudahan dalam\r\nmenyelenggarakan pembukuan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan\r\nTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 10A ayat (6) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan\r\nPerpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nKeuangan tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara\r\nMenyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009No. 62,\r\nTLN No. 4999), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 11 Tahun 2020 (LN\r\nTahun 2020 No. 245, TLN No. 6573), PP 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 162, TLN No. 5268)\r\nsebagaimana telah diubah dengan PP 9 Tahun 2021 (LN Tahun 2021No. 19, TLN No. 6621), Perpres\r\n57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PMK 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.\r\n1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 229/PMK.01/2019\r\n(BN Tahun 2019 No. 1745). \n Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak\r\nbadan di Indonesia wajib menyelenggarakan Pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban\r\nmenyelenggarakan Pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, meliputi Wajib Pajak orang\r\npribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto\r\ndengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Wajib Pajak orang pribadi yang tidak\r\nmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi\r\nkriteria tertentu. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk\r\nmenghitung jumlah pajak terutang. Pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan standar\r\nakuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang\r\nperpajakan menentukan lain. Pembukuan dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak secara elektronik\r\nmaupun non-elektronik. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan dan\r\ndokumen lain termasuk hasil pengolahan data wajib disimpan selama 10 ( sepuluh) tahun di\r\nIndonesia, pada tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi\r\nWajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan dan/atautempat kegiatanusaha bagiWajibPajak\r\nbadan. Wajib Pajak orang pribadi yang pada suatu Tahun Pajak sejak Tahun Pajak 2022, telah\r\nmenyelenggarakan Pembukuan, tidak dapat melakukan pencatatan dan/atau menghitung\r\npenghasilan netonya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, pada Tahun PajakTahun Pajak berikutnya. Ketentuan mengenai Pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan PMK 197/PMK.03/2007, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. PMK 197/PMK.03/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 24 HLM, Lampiran halaman 21-24 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","PMK No. 197/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Wajib Pajak Orang PribadiPeraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ber tentang an dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168826/pmk-no-197pmk032007","e3706fe8-709e-4e17-bc09-f9ce2c25cedb","revoked_by",[106],{"_99":107,"_101":108,"_44":109},"PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024","93a6559b-25e4-4c0b-bc6f-544d6d34d977","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=5d9bf2ea-755c-495e-8fd3-8d95bc404607","notFound","actionData","errors"]