Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Madiun ini bertujuan untuk:

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok.
2. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
3. Meningkatkan produktivitas kerja.
4. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok.
5. Melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok.
6. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum. Di KTR, tidak diperbolehkan menyediakan tempat khusus merokok dan harus bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melarang dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran merokok di area tersebut.

Walikota berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Terbatas Merokok, seperti tempat kerja dan tempat umum. Di Kawasan Terbatas Merokok, merokok hanya diperbolehkan di tempat khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti terpisah dari area tanpa rokok, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan jauh dari pintu masuk/keluar serta tempat lalu lalang.

Pimpinan atau penanggung jawab KTR berkewajiban memasang tanda larangan merokok, sementara di Kawasan Terbatas Merokok, mereka harus menyediakan tempat khusus merokok dan memasang tanda yang sesuai. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan Kawasan Terbatas Merokok dengan memberikan masukan, bantuan sarana, penyuluhan, mengingatkan pelanggar, dan melaporkan pelanggaran.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR dan Kawasan Terbatas Merokok, termasuk memberikan bimbingan dan penyuluhan serta memantau ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

1. Pimpinan atau penanggung jawab KTR atau Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan/atau denda.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).