Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta mendukung pembudayaan K3. Pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3 di tempat kerja atau perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau memiliki tingkat risiko tinggi. P2K3 terdiri dari unsur pekerja/buruh dan pengusaha/pengurus, dengan susunan ketua, sekretaris (Ahli K3), dan anggota. Komposisi anggota P2K3 harus seimbang antara perwakilan pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh. P2K3 memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai K3, mengevaluasi cara kerja, mengembangkan sistem pengendalian bahaya, mengevaluasi penyebab kecelakaan, melakukan penyuluhan K3, memeriksa kelengkapan peralatan K3, mengembangkan pelayanan kesehatan kerja, menyelenggarakan administrasi K3, dan mendukung penerapan sistem manajemen K3. Ketua P2K3 wajib melaporkan kegiatan P2K3 secara berkala setiap 6 bulan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.
di desktop Anda.