[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","5ceaeb59-a739-40b4-af1b-18544cbaaed7","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja","short_title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025","number","13","year","2025","published_date","2025-11-17","effective_date","2025-11-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":54,"_57":58,"_59":60},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8bb8222e-dde2-40a5-9556-235757acbf67","type",{"_6":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan","short_name","Permenaker","subjects",[70,73],{"_6":71,"_57":72,"_59":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":74,"_57":75,"_59":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"sectors","location","Kementerian Ketenagakerjaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Panitia - Pembina - Keselamatan - Kesehatan Kerja
2025
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 13, BN 2025 (954); 11 hlm
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 1970; UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 50 Tahun 2012; Perpres Nomor 164 Tahun 2024; Permenaker Nomor 20 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan P2K3, yang unsur-unsurnya terdiri atas a. Pekerja/Buruh; dan\r\nb. Pengusaha dan/atau Pengurus. Susunan P2K3 terdiri atas a. ketua;\r\nb. sekretaris; dan\r\nc. anggota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 11 hlm; hlm 1 sd 9 batang tubuh, hlm 10 sd 11 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta mendukung pembudayaan K3. Pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3 di tempat kerja atau perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau memiliki tingkat risiko tinggi. P2K3 terdiri dari unsur pekerja/buruh dan pengusaha/pengurus, dengan susunan ketua, sekretaris (Ahli K3), dan anggota. Komposisi anggota P2K3 harus seimbang antara perwakilan pengusaha/pengurus dan pekerja/buruh. P2K3 memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai K3, mengevaluasi cara kerja, mengembangkan sistem pengendalian bahaya, mengevaluasi penyebab kecelakaan, melakukan penyuluhan K3, memeriksa kelengkapan peralatan K3, mengembangkan pelayanan kesehatan kerja, menyelenggarakan administrasi K3, dan mendukung penerapan sistem manajemen K3. Ketua P2K3 wajib melaporkan kegiatan P2K3 secara berkala setiap 6 bulan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban pembentukan P2K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan kerja.","revokes",[99,104],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja,","link","",{"_100":105,"_102":106,"_38":107},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 1987","https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2582/peraturan-menteri-nomor-4-tahun-1987","9ac243e8-eb65-4d5a-a1ef-322aeaf2fa91","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MINISTER OF MANPOWER REGULATION

REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 13 OF 2025

CONCERNING

COMMITTEE FOR THE PROMOTION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=5ceaeb59-a739-40b4-af1b-18544cbaaed7","actionData","errors"]