Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2003

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Majalengka 4/2003 · Perda Kabupaten Majalengka No. 4 Tahun 2003 · Perda Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2003

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:20 Mei 2003Tanggal Penetapan:13 Mei 2003
Pajak & Retribusi Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
LokasiPemerintah Kabupaten Majalengka
Tanggal Berlaku20 Mei 2003
Tanggal Penetapan13 Mei 2003
Tempat PenetapanMajalengka

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1998 Nomor 13, Seri A)

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Perubahan tersebut mencakup penggantian judul peraturan, perubahan dan penambahan ketentuan pada Pasal 1 mengenai definisi istilah-istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Bahan Galian Golongan C, dan lain-lain. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 2 yang mengatur tentang objek pajak, dengan menambahkan pengecualian objek pajak untuk kegiatan pengambilan tanah tertentu. Pasal 3 diubah terkait subjek dan wajib pajak. Pasal 4 mengalami perubahan terkait dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Perubahan juga terjadi pada Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, dan 26 terkait tata cara perhitungan, pembayaran, penagihan, pengurangan, pembetulan, keberatan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pasal 32 dihapus, dan Pasal 33 diubah mengenai pelaksanaan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

(-)

(-)