Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117).

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remisi bagi narapidana kelompok berkebutuhan khusus yang memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks.

Ketentuan yang diubah adalah Pasal 29 dan Pasal 30. Pasal 29 mengatur tentang remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang diberikan kepada narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, dan/atau menderita sakit berkepanjangan. Pasal 30 mengatur tentang besaran remisi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu masing-masing sebesar Remisi umum yang diperoleh pada tahun terakhir.

(-)

(-)