Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 72 Tahun 2024

Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan mekanisme pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) diwajibkan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi Surat Tugas, SPD, Lampiran SPD, bukti transportasi (tiket, boarding pass, retribusi), bukti sewa kendaraan, bukti pembayaran hotel, Daftar Pengeluaran Riil, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, serta kuitansi tanda terima pembayaran. Selain itu, peraturan ini memperbarui lampiran mengenai satuan biaya perjalanan dinas, termasuk uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi darat, biaya transportasi udara, serta biaya pendukung lainnya.