Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo.

Peraturan Daerah Kota Palopo ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan.

Perubahan meliputi definisi istilah-istilah terkait program jaminan kesehatan, persyaratan peserta Jamkeskop (Jaminan Kesehatan Kota Palopo), dan penghapusan beberapa pasal yang dianggap tidak relevan. Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduk yang belum menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat atau Provinsi menjadi peserta Jamkeskop, dengan syarat memiliki NIK, KTP, Surat Keterangan Kelahiran, tidak terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai PBI, dan bersedia dirawat di Kelas III. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang memenuhi syarat tersebut meliputi bayi baru lahir, pekerja yang mengalami PHK, korban bencana alam, pekerja pensiun, keluarga pekerja meninggal, tahanan, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan melalui pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan, yang dibebankan pada APBD dan ditempatkan pada Dinas Kesehatan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan dilakukan secara tertulis. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jamkeskop berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama pelayanan dan pelaksanaan pelayanan.

(-)

Jika dalam penyelenggaraan Jamkeskop tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian kerjasama.