Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2022 ini ditetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pelayaran. Peraturan ini mengatur tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dengan metode audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan uji petik. Pelanggaran yang ditemukan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, atau denda administratif. Peraturan ini juga mengatur prosedur pengenaan sanksi administratif, termasuk langkah pembinaan bagi pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak berdampak signifikan.

1. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, atau denda administratif.
2. Sanksi administratif dapat dikenai secara bertahap atau langsung, terutama jika pelanggaran mengancam keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
3. Denda administratif ditetapkan dalam satuan poin pelanggaran dengan nilai Rp100.000 per poin, maksimal 7.500 poin.