Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2019

Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Rokan Hilir agar pengembangan sistem penyediaan air minum dapat terselenggara secara tertib, berkelanjutan, dan terpadu.

Secara substansial, RISPAM berfungsi sebagai dokumen induk perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik untuk jaringan perpipaan maupun non-jaringan, serta mencakup sistem yang dilayani oleh PDAM maupun non-PDAM. Dokumen RISPAM memuat berbagai aspek krusial, meliputi gambaran umum daerah, kondisi sistem eksisting, standar perencanaan, proyeksi kebutuhan air, potensi air baku, rencana pengembangan SPAM, analisis keuangan, serta pengembangan kelembagaan pelayanan air minum. RISPAM ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dan wajib ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali.

Terkait kelembagaan dan pengawasan, penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau PDAM dapat dibantu oleh UPT SPAM, badan usaha milik desa, atau kelompok masyarakat. Selain itu, dimungkinkan adanya kerja sama pengusahaan pengembangan SPAM antara PDAM dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas seluruh penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Bupati melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL).