Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai Direksi, Dewan Pengawas, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Ketentuan Substansial:

Organ PDAM:

• Kepala Daerah selaku pemilik modal.
• Dewan Pengawas.
• Direksi.

Direksi:

• Pengangkatan dan pemberhentian Direksi oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
• Persyaratan calon Direksi meliputi pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, visi misi, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu.
• Jumlah Direksi paling banyak 4 orang.
• Masa jabatan Direksi 4 tahun dan dapat diangkat kembali.
• Direksi dilarang merangkap jabatan.
• Tugas Direksi meliputi memimpin perusahaan, menyusun perencanaan, membina pegawai, mengelola kekayaan PDAM, dan menyusun laporan.
• Wewenang Direksi meliputi mengangkat pegawai, menetapkan penghasilan pegawai, mengusulkan tenaga ahli, menetapkan susunan organisasi, mewakili PDAM di pengadilan, dan melakukan pinjaman dengan persetujuan Bupati.
• Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
• Direksi dapat diberhentikan karena masa jabatan berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri, reorganisasi, tindakan merugikan PDAM, atau tidak dapat melaksanakan tugas.

Dewan Pengawas:

• Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, akademisi, penyerta modal, dan masyarakat konsumen.
• Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas meliputi penguasaan manajemen PDAM, integritas, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu.
• Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 orang.
• Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 tahun dan dapat diangkat kembali.
• Tugas Dewan Pengawas meliputi pengawasan, pengendalian, pembinaan, memberikan pertimbangan kepada Bupati, dan mengawasi kegiatan Direksi.
• Wewenang Dewan Pengawas meliputi menilai kinerja Direksi, meminta keterangan Direksi, dan mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Direksi.
• Penghasilan Dewan Pengawas berupa uang jasa.
• Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena masa jabatan berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri, reorganisasi, atau tindakan merugikan PDAM.

Pegawai:

• Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan tertentu.
• Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau outsourcing.
• Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 tahun.
• Pegawai berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya.
• Pegawai berhak atas jaminan hari tua.
• Pegawai wajib memegang teguh Pancasila dan kode etik perusahaan.
• Pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan PDAM.
• Pegawai dapat dikenakan hukuman atas pelanggaran.

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur PDAM, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(-)