Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2006

(-)

Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP) sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan perekat budaya daerah. RSKP bersifat independen, netral, dan tidak komersial, memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi: RSKP bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi informasi dan komunikasi. Tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah. Fungsi RSKP meliputi pelaksanaan siaran penerangan dan publikasi program pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan aset RSKP, serta pembinaan administrasi dan sumber daya.

Struktur Organisasi: Organisasi RSKP terdiri dari Dewan Pengawas, Pengelola Radio (Kepala Studio, Pengelola Administrasi, Pengelola Teknik, Pengelola Operasional Siaran, Pengelola Program), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD, dengan anggota dari unsur RSKP, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kepala Studio dan pengelola radio lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Keuangan: Kekayaan RSKP adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan. Sumber pembiayaan RSKP berasal dari APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha lain yang sah, dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Penerimaan dari sumber pembiayaan selain APBD merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah.

Rencana Kerja dan Pertanggungjawaban: RSKP wajib menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Kepala Studio bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran dan keuangan. RSKP wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.

1. Dewan Pengawas dan Pengelola Radio harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 2. Selama Dewan Pengawas dan Pengelola Radio belum ditetapkan, Pejabat yang pada saat ini ditetapkan sebagai pengelola melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pimpinan hingga ditetapkannya Dewan Pengawas dan Pengelola Radio.

(-)