Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 9 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi:

1. Persyaratan Calon Kepala Desa:
   • Pendidikan minimal adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
   • Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun.
   • Masa jabatan sebagai Kepala Desa tidak boleh lebih dari 10 tahun atau dua kali masa jabatan.
   • Harus berdomisili di desa setempat minimal 1 tahun secara terus menerus.
   • Memenuhi nilai-nilai adat dan budaya setempat.
2. Syarat Tambahan Calon:
   • Istri/suami calon harus memiliki kemampuan untuk menunjang tugas sebagai Kepala Desa, dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD atau setara dan mampu baca tulis huruf latin.
3. Proses Penjaringan:
   • Panitia pemilihan menetapkan tata cara penyaringan bakal calon.
   • Penyaringan dilakukan secara musyawarah dan mufakat; jika tidak tercapai, dilakukan voting berdasarkan ranking suara terbanyak.
   • Jumlah bakal calon yang ditetapkan minimal 2 orang dan maksimal 7 orang, disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
4. Administrasi Persyaratan Bakal Calon:
   • Bakal calon dari TNI/POLRI melampirkan surat keterangan dari atasan mengenai pengabdian, kepribadian, kemampuan, dan keterampilan.
   • Melampirkan surat keterangan domisili dari Kepala Desa.
   • Melampirkan surat pernyataan kesanggupan melindungi, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya setempat.
5. Kampanye:
   • Calon Kepala Desa menyiapkan visi dan misi, termasuk istri/suami calon, yang akan disampaikan dalam kampanye.
   • Kampanye harus terkendali, aman, dan tertib, dibimbing oleh Ketua BPD dan Ketua Panitia Pemilih.
   • Kampanye tidak boleh berbau SARA.
6. Pelaksana Tugas (Plt):
   • Jika Kepala Desa mencalonkan kembali, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Plt.
   • Jika Sekretaris Desa mencalonkan diri, Kepala Urusan atau Kepala Dusun ditunjuk sebagai Plt.
   • Kepala Desa, BPD, dan aparat Desa yang mencalonkan diri harus membuat pernyataan non-aktif setelah dinyatakan sebagai calon berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

(-)

(-)