Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2013

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Tanggamus. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

1. Objek Retribusi: Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
2. Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
3. Golongan Retribusi: Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Dihitung berdasarkan volume hasil penyedotan dan fasilitas yang digunakan.
5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi WC (A, B, C, D, E) sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyedotan/pengerukan, dengan tarif yang berbeda untuk setiap klasifikasi (Rp. 75.000,-/M³ hingga Rp. 350.000,-/M³).
6. Peninjauan Tarif: Tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
7. Wilayah Pemungutan: Dipungut di wilayah Daerah tempat Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diberikan.
8. Masa Retribusi: Jangka waktu dari penggunaan pelayanan penyedotan kakus yang diberikan setiap 1 (satu) kali memanfaatkan jasa pelayanan.
9. Saat Retribusi Terutang: Saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Penentuan Pembayaran: Pemungutan tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pemungutan disetor secara bruto ke Kas Daerah.
11. Penagihan: Dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran jika tidak atau kurang bayar.
12. Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan dapat diberikan insentif sebesar 5%.
13. Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan.
14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
15. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa: Hak penagihan menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana.

(-)

1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi terutang. 2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang terutang.