Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2016

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman sistem akuntansi keuangan yang dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan POLTEKPEL Surabaya, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaporan keuangan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur sistem akuntansi keuangan yang terdiri dari akuntansi keuangan, akuntansi aset tetap, dan akuntansi biaya. POLTEKPEL Surabaya sebagai entitas pelaporan dan akuntansi harus menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Peraturan ini juga menetapkan kebijakan akuntansi yang harus diikuti, termasuk prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain itu, peraturan ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan POLTEKPEL Surabaya sebagai Badan Layanan Umum, memungkinkan pengelolaan keuangan secara mandiri dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.