Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengambilan, perumusan, dan identifikasi teraan sidik jari sebagai identitas diri yang dapat dijamin kebenarannya secara ilmiah. Pengaturan ini diperlukan untuk tertib administrasi dan keseragaman dalam pengambilan teraan sidik jari yang berfungsi sebagai data keamanan. Peraturan ini menetapkan bahwa pemohon pengambilan teraan sidik jari dapat berupa orang perseorangan, lembaga swasta, atau lembaga pemerintah. Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan disertai dokumen pendukung seperti fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto. Pengambilan teraan sidik jari dapat dilakukan secara manual dengan tinta daktiloskopi atau secara elektronik dengan alat khusus. Setelah pengambilan, dilakukan perumusan dan identifikasi teraan sidik jari yang hasilnya disampaikan kepada pemohon. Setiap kegiatan ini wajib didokumentasikan dan disimpan sesuai sistem klasifikasi yang ditetapkan.

(-)

(-)