Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

P1: Persyaratan Melakukan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam peraturan ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

• Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan urusan pemerintahan daerah.
• Pelaksanaan harus berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.
• Melaporkan realisasi anggaran kepada Bupati dan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

P2: Penambahan Baru

Dalam peraturan ini, terdapat penambahan beberapa ketentuan baru yang signifikan, di antaranya:

• Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.
• Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
• Penyusunan dan pelaporan berdasarkan analisis standar belanja dan standar harga satuan.

P3: Penghapusan Ketentuan Lama

Dalam peraturan ini, beberapa ketentuan lama yang dihapuskan mencakup:

• Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi.
• Ketentuan lama yang kini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan.

P4: Perubahan Ketentuan

Perubahan dalam peraturan ini meliputi:

• Peningkatan tanggung jawab Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
• Perubahan prosedur dalam pelaksanaan RKA dan APBD oleh OPD.

P5: Perubahan Substansi

Perubahan substansi kewenangan dan tanggung jawab lembaga diatur dengan lebih jelas, termasuk.

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini melibatkan lebih banyak pejabat dalam proses penyusunan APBD.
• Peningkatan peran PPKD dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
• Penguatan pengawasan melalui evaluasi dari Gubernur terhadap rancangan APBD.

Tidak Ada

Sanksi administratif: Pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam APBD dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada sanksi pidana yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan ini.