Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah terkait pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango. Kebijakan ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, serta partai politik. Sementara itu, bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami risiko sosial akibat krisis ekonomi, sosial, politik, bencana, atau fenomena alam.

Pemberian hibah dan bantuan sosial wajib melalui mekanisme verifikasi dan evaluasi oleh SKPD terkait, yang kemudian menjadi dasar pengalokasian anggaran dalam RKA-SKPD dan APBD. Setiap pemberian hibah wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima hibah dan bantuan sosial memiliki kewajiban untuk menggunakan dana sesuai peruntukan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara formal dan material, serta bersedia dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang.