Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2012

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta pelaksanaan sasaran kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tujuannya adalah agar setiap pegawai mengetahui dan melaksanakan ketentuan jam kerja serta melaksanakan tanggung jawab dan berprestasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai.

Ketentuan Substansial: Menteri Perhubungan memiliki wewenang dalam pembinaan ketentuan jam kerja, yang didelegasikan kepada pejabat eselon I dan selanjutnya dapat dikuasakan kepada pejabat eselon II dan kepala unit pelaksana teknis. Hari kerja ditetapkan 5 hari dalam seminggu, dengan jam kerja dari Senin hingga Kamis pukul 07.30-16.00 dan Jumat pukul 07.30-16.30. Jam kerja efektif dihitung 5 jam per hari. Pegawai wajib mengisi daftar hadir yang dapat berupa elektronik atau manual, dengan sistem biometrik untuk daftar hadir elektronik. Pengelolaan daftar hadir dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja eselon II dan kepala unit pelaksana teknis.