Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud No. 1 Tahun 2012

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Pejabat yang mengelola keuangan daerah, termasuk Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah sebagai koordinator, Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/barang.
3. Struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
4. Proses penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.
5. Penyusunan RAPBD dan penetapan APBD.
6. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD.
7. Akuntansi keuangan daerah.
8. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah.
9. Perubahan APBD.
10. Pengelolaan piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, dana cadangan, dan utang daerah.
11. Pengelolaan badan layanan umum daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Pengendalian intern, pengawasan, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
13. Penyelesaian kerugian daerah.

Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai struktur APBD, pendapatan daerah (termasuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja daerah (diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, urusan, program, kegiatan, dan jenis belanja), serta pembiayaan daerah.

(-)

(-)