[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","90e1dc14827b048c986ebf154a6e24a0-ce2398fc54edfcdc","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=90e1dc14827b048c986ebf154a6e24a0,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_126":122},"regulationId","5393b4b3-f236-4e33-9fa4-ac5f90590e08","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_123":-5,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":-5,"_56":-5,"_57":58,"_59":60,"_65":66,"_67":68,"_72":73,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":58,"_61":62,"_63":64},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":66,"_61":69,"_70":71},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[74],{"_6":75,"_61":76,"_63":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten; sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). \n Dasar Hukum: 1.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2.\tUndang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara \r\n3.\tUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n4.\tUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengalihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 \r\n5.\tUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak \r\n6.\tUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n7.\tUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n8.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n9.\tUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaran \r\n10.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n11.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n12.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n13.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungtan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n15.\tPeraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","PERDA Kab. Sinjai No. 3 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/286166/perda-kab-sinjai-no-3-tahun-2023","290dc82c-9ade-4650-b159-5350fafa6d66","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=5393b4b3-f236-4e33-9fa4-ac5f90590e08","notFound","actionData","errors"]