Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan ini membubarkan: 1. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi.

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. BPBD bertanggung jawab kepada Gubernur dan dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD bertugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi, peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan bencana, serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah.

Fungsi BPBD meliputi perumusan kebijakan teknis, dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, komando, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan. Organisasi BPBD terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas), serta Kelompok Jabatan Fungsional.

(-)

(-)