Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pelayanan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang meliputi pelayanan fasilitasi bantuan hukum, pelayanan pertimbangan hukum, dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pegawai, pensiunan, dan/atau mantan pegawai Kementerian yang menghadapi masalah hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman mengenai pelayanan advokasi hukum di lingkungan Kementerian.

Ketentuan Substansial:

1. Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum: Dilaksanakan di unit eselon I, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Dibentuk tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum yang ditetapkan dengan keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang. Bantuan hukum diberikan kepada ASN, Pensiunan, dan/atau Mantan Pegawai yang menghadapi masalah hukum yang dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih aktif bertugas. Kegiatan meliputi nasihat hukum, konsultasi hukum, pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum pertanahan dan tata ruang, pendampingan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan, pemberian fasilitas ahli, dan koordinasi dengan unit atau instansi terkait.
2. Pelayanan Pertimbangan Hukum: Dilakukan dalam bentuk pendapat hukum atau rekomendasi hukum. Pendapat hukum diberikan kepada pihak eksternal Kementerian, sedangkan rekomendasi hukum diberikan kepada pihak internal Kementerian. Pelayanan ini diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum berkoordinasi dengan unit teknis.
3. Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan: Meliputi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Menteri yang mewakili Presiden. Penanganan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung meliputi peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri.

(-)

(-)