[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","515239a7-bc00-4d57-8758-235683f24c00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":86,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-02-24","effective_date","2025-03-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut","subject_matter","Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yaitu tentang Jenis mineral, pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut, Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut, Penghitungan pemenuhan kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut, pelaku usaha, Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut, Volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut, Metode dan sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dan Lampiran I","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sedimentasi-kelautan
2025
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 3, BN.2025 (148)/13 hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pemanfaatan pasir laut, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan kandungan jenis mineral beserta batasan kandungannya pada hasil sedimentasi di laut, persyaratan pemenuhan kebutuhan pasir laut di dalam negeri, dan dasar penghitungannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yaitu tentang Jenis mineral, pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut, Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut, Penghitungan pemenuhan kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut, pelaku usaha, Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut, Volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut, Metode dan sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dan Lampiran I \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2025. \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut diubah sebagian. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831)","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Perubahan tersebut meliputi:\n\n Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pemanfaatan pasir laut, dengan melakukan perubahan terhadap pengaturan kandungan jenis mineral beserta batasan kandungannya pada hasil sedimentasi di laut, persyaratan pemenuhan kebutuhan pasir laut di dalam negeri, dan dasar penghitungannya.\n\n Ketentuan Substansial:\n\n Pasal 10: Mengatur identifikasi kandungan jenis mineral pada Hasil Sedimentasi di Laut, yang meliputi mineral berharga dan/atau mineral logam dan mineral bukan logam. Menteri menetapkan batasan kandungan mineral sebagai acuan dalam pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.\n Pasal 22: Menegaskan bahwa pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kegiatan penempatan dilakukan pada lokasi penampungan sementara dan/atau tujuan akhir pemanfaatan.\n Pasal 23: Mengatur kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut untuk dalam negeri, yang merupakan akumulasi rencana pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha. Kebutuhan ini dihitung berdasarkan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan atau permohonan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau Pelaku Usaha kepada Menteri.\n Pasal 23A dan 23B: Menetapkan bahwa kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut untuk dalam negeri ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Menteri dan dapat dievaluasi apabila diperlukan. Menteri melakukan penghitungan pemenuhan kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut untuk dalam negeri kepada setiap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan pasir laut secara proporsional.\n Pasal 25: Mengatur persyaratan bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan ekspor pasir laut, termasuk pengajuan surat permohonan rekomendasi ekspor pasir laut kepada Menteri dan penerbitan rekomendasi oleh Menteri.\n Pasal 27: Mengatur pengumuman sebaran lokasi prioritas dan volume Hasil Sedimentasi di Laut oleh Menteri, yang termuat dalam dokumen perencanaan. Pelaku Usaha kemudian mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut kepada Menteri.","transitional_provisions","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permen KKP No. 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/271199/permen-kkp-no-33-tahun-2023","d9929640-656d-4a62-94cd-168daa24c1e4","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
NUMBER 33 OF 2023 CONCERNING IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 26 OF 2023 CONCERNING MANAGEMENT OF
SEDIMENTATION PRODUCTS AT SEA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to provide certainty in doing business and convenience for business actors in the utilization of sea sand, it is necessary to amend the regulation of the content of mineral types and their content limits in sedimentation products at sea, requirements for fulfilling sea sand needs in the country, and the basis for calculating it as regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 33 of 2023 concerning Implementing Regulation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 33 of 2023 concerning Implementing Regulation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6875);
Presidential Regulation Number 193 of 2024 concerning the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 390);
Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 33 of 2023 concerning Implementing Regulation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 831);
Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 2 of 2025 concerning Organization and Working Procedures of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 96);

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES NUMBER 33 OF 2023 CONCERNING IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 OF 2023 CONCERNING MANAGEAAN OF SEDIMENTATION PRODUCTS AT SEA.

Article I

Several provisions in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 33 of 2023 concerning the Implementing Regulation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the Management of Sedimentation Products at Sea (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 831) are amended as follows:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=515239a7-bc00-4d57-8758-235683f24c00","actionData","errors"]