Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan ini menetapkan kebijakan tata kelola data pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mewujudkan Satu Data UMKM yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM serta kewirausahaan.

Penyelenggaraan Satu Data UMKM melibatkan Walidata UMKM, Produsen Data UMKM, dan Pengendali Data UMKM yang berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kementerian. Walidata UMKM bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data, sementara Produsen Data UMKM bertugas menghasilkan dan menyampaikan data sesuai standar yang ditetapkan. Seluruh proses penyelenggaraan didukung oleh sistem informasi terintegrasi, yaitu Portal Satu Data UMKM yang terdiri dari Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

Peraturan ini juga mengatur standar data dan metadata, tahapan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan pelayanan data, serta aspek keamanan data dan informasi. Pengguna data wajib mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi dan dilarang membagikan akses data kepada pihak lain di luar kerangka kegiatan yang telah disetujui.