[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","d9afe6008de88d90e4657b6092499bf7-45d14cd69c2d86d9","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=d9afe6008de88d90e4657b6092499bf7,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_139":135},"regulationId","5091fda5-07be-47cf-8098-29fd8ee62af9","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_136":-5,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025","number","39","year","2025","published_date","2025-10-16","effective_date","2025-10-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":60,"_63":64,"_65":66},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_6":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[76,79],{"_6":77,"_63":78,"_65":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":80,"_63":81,"_65":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"sectors","location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan Kinerja - Kementerian Hukum
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 39, BN 2025 (842): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; Perpres No. 28 Tahun 2025; Permenkum No. 1 Tahun 2024; dan Permenkum No 2 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum. Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1084), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B. \n Lampiran file: 31 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_44":106},"text","Permenkumham No. 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKetentuan mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1084), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280242/permenkumham-no-22-tahun-2022","5c5c7375-6432-4761-a5b1-1e9c65edf0a1",{"_102":108,"_104":109,"_44":110},"Permenkumham No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKetentuan mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1084), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170955/permenkumham-no-10-tahun-2021","45c62e7b-7726-47d3-b53e-04444fc8bcba","revoked_by",[],"partially_revokes",[115,117],{"_102":116,"_104":105,"_44":106},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022",{"_102":118,"_104":109,"_44":110},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2021","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=5091fda5-07be-47cf-8098-29fd8ee62af9","notFound","actionData","errors"]