Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia

Juga dikenal sebagai: PP 23/2019 · PP No. 23 Tahun 2019 · PP Nomor 23 Tahun 2019

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:25 Maret 2019Tanggal Penetapan:19 Maret 2019
Sistem Pendidikan Nasional

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaStatuta Universitas Islam Internasional Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku25 Maret 2019
Tanggal Penetapan19 Maret 2019
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang berstandar internasional. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UIII diharapkan dapat berperan strategis dalam menghasilkan intelektual dan profesional yang inovatif dan berdaya saing melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Ketentuan Substansial: UIII memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan nonakademik, termasuk dalam menentukan kebijakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kurikulum pendidikan. UIII juga menjamin kebebasan akademik dan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika. Selain itu, UIII memiliki kewenangan untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi. Kebijakan penerimaan mahasiswa dilakukan secara objektif dan nondiskriminatif, serta mengakomodir calon mahasiswa penyandang disabilitas. UIII juga mengatur sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan.

1. Untuk pertama kali, MWA diusulkan oleh Rektor dan SA melalui Menteri dan ditetapkan oleh Presiden. 2. Untuk pertama kali, Rektor diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden.

1. Rektor berwenang memberi sanksi kepada Sivitas Akademika yang melanggar norma, etika, dan/atau peraturan akademik.