Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Tugu Dan Kecamatan Ngaliyan) Tahun 1995 2005.

Peraturan Daerah Kota Semarang ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu) untuk periode 2000-2010. RDTRK ini bertujuan untuk meningkatkan peran kota dalam pelayanan wilayah yang lebih luas, memberikan kejelasan pemanfaatan ruang, mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali, serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas. Ruang lingkup RDTRK meliputi wilayah perencanaan, batas-batas wilayah perencanaan, dan komponen perencanaan seperti rencana struktur tata ruang kota, rencana kependudukan, rencana pengembangan kawasan potensial, rencana pemanfaatan lahan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana kebutuhan fasilitas, rencana jaringan utilitas, rencana perpetakan bangunan, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan, dan rencana penanganan bangunan. Wilayah perencanaan BWK X terdiri dari Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu yang dibagi menjadi beberapa blok perencanaan. Peraturan ini juga mengatur tentang penentuan kepadatan penduduk, fungsi dan besaran luas ruang, sistem jaringan transportasi, jaringan utilitas, koefisien dasar bangunan (KDB), ketinggian bangunan dan koefisien lantai bangunan (KLB), garis sempadan bangunan (GSB), dan luas persil bangunan.

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang. 2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai menggangu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini. 3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 2. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.