Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

Juga dikenal sebagai: UU 8/2021 · UU No. 8 Tahun 2021 · UU Nomor 8 Tahun 2021

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:31 Desember 2021Tanggal Penetapan:31 Desember 2021
Hukum Acara & Penyelesaian SengketaHukum Administrasi NegaraProses Peradilan & Hukum Acara

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaPembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku31 Desember 2021
Tanggal Penetapan31 Desember 2021
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Undang-Undang ini bertujuan untuk membentuk Pengadilan Tinggi Agama di lima provinsi baru, yaitu Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Pembentukan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mempercepat penyelesaian perkara dengan biaya yang lebih ringan. Pengadilan Tinggi Agama yang baru ini akan menggantikan peran pengadilan tinggi agama yang sebelumnya melayani wilayah tersebut, seperti Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Jayapura, Pekanbaru, Makassar, dan Samarinda. Setiap pengadilan tinggi agama baru akan memiliki yurisdiksi atas seluruh pengadilan agama di provinsinya masing-masing. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan lahan untuk gedung pengadilan, sementara Mahkamah Agung bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pelimpahan perkara yang belum selesai dari pengadilan tinggi agama lama ke yang baru.

1. Perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan tinggi agama lama tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan tersebut. 2. Perkara yang telah diajukan tetapi belum diperiksa dilimpahkan ke pengadilan tinggi agama baru. 3. Pelimpahan perkara dilakukan setelah pengadilan tinggi agama baru dioperasionalkan oleh Mahkamah Agung dan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen dilaksanakan.

(-)