Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Kebumen. Latar belakangnya adalah untuk mengantisipasi risiko bencana kebakaran yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang terpadu dan terkoordinasi.

Ketentuan Substansial:

1. Objek Pencegahan dan Penanggulangan:
   • Bangunan Gedung
   • Bangunan Perumahan
   • Bahan Berbahaya
2. Klasifikasi Risiko Kebakaran pada Bangunan Gedung:
   • Ringan
   • Sedang (I, II, III)
   • Berat (I, II)
   Kriteria klasifikasi risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Kewajiban Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung:
   • Sarana penyelamatan (jalan keluar, pencahayaan darurat, petunjuk arah, komunikasi darurat, pengendali asap, tempat berhimpun sementara, tempat evakuasi)
   • Akses pemadam kebakaran (akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan, area operasional)
   • Proteksi bahaya kebakaran (pasif dan aktif)
4. Bangunan Perumahan: Pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bangunan perumahan dengan luas tertentu harus memasang hidran atau bak penampungan air.
5. Bahan Berbahaya: Setiap orang yang menyimpan/memproduksi bahan berbahaya wajib menyediakan alat isolasi tumpahan, sarana penyelamatan, proteksi, menginformasikan daftar bahan berbahaya, dan memasang plakat.
6. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran: Alat pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang disahkan.
7. Penanggulangan Kebakaran: Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
8. Peran Serta Masyarakat: Aktif dalam upaya penanggulangan, pengawasan, dan pelaporan kebakaran.
9. Pengendalian: Perencanaan teknis dan pemasangan instalasi proteksi kebakaran harus mendapat rekomendasi Bupati. Pemeriksaan berkala terhadap instalasi proteksi kebakaran.
10. Pembinaan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

1. Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun diwajibkan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).