Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2012

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini didasarkan pada kebutuhan untuk menunjuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai pihak dalam proses arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) terkait gugatan Churchill Mining. Hal ini dilakukan karena Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, yang memberikan hak kepada negara untuk menunjuk bagian dari negara tersebut dalam proses arbitrase.

Ketentuan Substansial: Keputusan ini menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, ditunjuk untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase ICSID. Selain itu, keputusan ini juga mengatur pemberitahuan kepada ICSID bahwa persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Konvensi tidak diperlukan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditugaskan untuk memastikan bahwa penunjukan dan pemberitahuan ini dicatatkan dan diumumkan oleh ICSID sesuai dengan konvensi, peraturan, dan aturan ICSID.